Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum

• perumusan bahan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
• pelaksanaan  dan  pengoordinasian  pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
• pelaksanaan  penelitian  dan  pengembangan  yang  menunjang  upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
• peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
• pelaksanaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan sengketa;
• pelaksanaan  pengawasan  dan  pengamanan  ketertiban  sarana  dan prasarana kota, fasilitas umum, permukiman dan pesisir pantai;
• pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa aset daerah dengan instansi terkait;
• pelaksanaan pemetaan daerah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan instansi terkait;
• pelaksanaan  penghimpunan  dan  pengolahan  data,  informasi,  dan kehumasan;
• pelaksanaan tindakan Sanksi administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran diatas sarana dan prasarana, fasilitas sosial/fasilitas umum dan pemukiman serta pesisir pantai;
• pengelolaan  data,  sistem  informasi dan transformasi digital penyelenggaraan urusan pemerintahan  bidang  Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada suburusan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum; dan
• mengoordinasikan  dan menyampaikan  usulan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan  ketertiban umum kepada Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1. 

Seksi Pengaduan dan Sengketa

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan  pelaksanaan kebijakan  di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD  dan/atau  instansi pemerintah/swasta/organisasi di  bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• menerima dan menindaklanjuti   pengaduan masyarakat dan sengketa;
• memfasilitasi dan   mengoordinasikan penanganan   pengaduan masyarakat dan sengketa; dan
• mengkoordinasikan laporan  penanganan pengaduan  masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. 

Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan inventarisasi dan identifikasi fasilitas sosial, fasilitas umum dan pemukiman yang perlu dikendalikan dan diawasi;
• melaksanakan kegiatan patroli dan penertiban pada tempat-tempat fasilitas sosial, fasilitas umum dan pemukiman;
• menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban sarana dan prasarana kota berkoordinasi dengan Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
• melaksanakan koordinasi penanganan pelanggaran pada tempat- tempat fasilitas sosial, fasilitas umum dan pemukiman dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta lainnya.

3.

Seksi Data dan Informasi

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina,  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan pengelolaan data, informasi dan transformasi digital penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
• melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan pengolahan data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja;
• memfasilitasi pemberian data/ informasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum di Jakarta kepada pemohon informasi;
• melaksanakan pengelolaan kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja;
• melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
• melaksanakan dokumentasi kegiatan dan publikasi  informasi