Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri Dr. Bernhard E.  Rondonuwu, M.Si. bersama Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, M Rizki Adhari Jusal, membuka kegiatan Koordinasi PPNS Antar Perangkat Daerah Bersama Kementerian dan Lembaga TA 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rakor yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh perwakilan PPNS dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Bapak Dr. Bernhard E.  Rondonuwu, M.Si menekankan pentingnya peran PPNS dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. "PPNS adalah ujung tombak pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Sinergi antara PPNS dari berbagai instansi sangat krusial untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan," ujar Bapak Dr. Bernhard E.  Rondonuwu, M.Si . 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berperan penting sebagai garda terdepan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. ✨

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan lahir kesepahaman, sinergi antarinstansi, serta rekomendasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan.

Rakor ini berfokus pada beberapa isu utama, termasuk pengembangan sistem informasi pelanggar perda/perkada, peningkatan kompetensi PPNS melalui pelatihan dan sertifikasi, serta koordinasi lintas sektoral dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah.

Para peserta diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terbaik (best practices) dalam menghadapi tantangan di lapangan, seperti penanganan pelanggaran izin usaha, penertiban bangunan liar, hingga penegakan Perda terkait lingkungan hidup.

Dengan diselenggarakannya Rakor ini, diharapkan PPNS dapat bekerja lebih terkoordinasi, profesional, dan akuntabel. "Kami berharap setelah rakor ini, PPNS di seluruh Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, responsif, dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tutupnya.

Acara ini juga menjadi momentum bagi Kemendagri untuk mengevaluasi kinerja PPNS selama setahun terakhir dan merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan hukum di masa depan

Semua demi terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta tertib, Indonesia kuat.

sumber : @satpolpp.dki