Deskripsi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah dokumen yang berisi uraian terperinci seputar harta kekayaan, aset pribadi, penerimaan, dan pengeluaran milik penyelenggara negara, Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat perseorangan yang tengah bertugas di instansi negara dalam tingkat pusat maupun daerah.

LHKPN merupakan wujud dari semangat dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi, Kini pelaksanaan LHKPN dilakukan secara elektronik melalui e-LHKPN.

Informasi selengkapnya mengenai LHKPN dapat di akses di sini.

Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terdapat dihalaman bawah:

Landasan Hukum

Pelaporan yang dilakukan oleh pejabat perseorangan penyelenggara negara melalui LHKPN berlandaskan regulasi yang mengatur, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.