Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha

• perumusan bahan kebijakan  teknis di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha;
• pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha;
• pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha;
• pelaksanaan  koordinasi  dengan PD/UKPD  dan/atau  instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha;
• pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan tempat usaha;
• pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha;
• pemrosesan  dan  pemberkasan pelanggaran  tempat  usaha terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur;
• pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha;
• penyusunan  bahan  rekomendasi kepada  penyelenggara  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan       dan        nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha;
• pengusulan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur kepada Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan/atau Bidang PPNS; dan
• pelaksanaan kegiatan patroli pada tempat usaha.

1. 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan  pelaksanaan kebijakan  di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan kegiatan patroli pengawasan pada tempat  usaha industri;
• melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap  tempat  usaha industri;
• melaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat atas gangguan tempat usaha industri;
• melaksanakan pendataan dan identifikasi tempat usaha industri yang perlu diawasi;
• melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha industri;
• memproses pelanggaran tempat usaha industry terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur;
• perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha industri;
• menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan  dan  nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha industri; dan
• mengajukan  usulan  penyidikan, penindakan  dan  penertiban pelanggaran tempat usaha industri melalui Kepala Bidang untuk diteruskan ke Bidang PPNS.

2. 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  koordinasi  dengan PD/UKPD  dan/atau  instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  kegiatan  patroli pengawasan  pada  tempat  usaha nonindustri;
• melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap  tempat  usaha nonindustri;
• melaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat atas gangguan tempat usaha non industri;
• melaksanakan pendataan dan identifikasi tempat usaha nonindustri yang perlu diawasi;
• melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha nonindustri;
• memproses   pelanggaran   tempat usaha   nonindustri   terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur;
• perizinan   dan   nonperizinan penyelenggaraan   tempat   usaha nonindustri;
• menyusun  bahan  rekomendasi kepada  penyelenggara  Pelayanan Terpadu Satu Pintu rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizianan dan nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha nonindustri; dan
• mengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban pelanggaran tempat usaha nonindustri melalui Kepala Bidang untuk diteruskan ke Bidang PPNS.

3.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi

• merumuskan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian tempat usaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  koordinasi  dengan PD/UKPD  dan/atau  instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha;
• melaksanakan  kegiatan  patroli pengawasan  pada  tempat  usaha hiburan dan rekreasi;
• melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tempat usaha hiburan dan rekreasi;
• melaksanakan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat atas gangguan tempat usaha hiburan dan rekreasi;
• melaksanakan pendataan dan identifikasi tempat usaha hiburan dan rekreasi yang perlu diawasi;
• melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat usaha hiburan dan rekreasi;
• memproses  pelanggaran tempat usahahiburan dan rekreasi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur;
• melaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan rekreasi;
• menyusun  bahar  rekomendasi kepada  penyelenggara  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/ penyalahgunaan perizinan dan nonperizinan penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan rekreasi; dan
• mengajukan usulan penyidikan, penindakan dan penertiban pelanggaran tempat usaha hiburan dan rekreasi melalui Kepala Bidang untuk diteruskan ke Bidang PPNS.