Bidang Penyidik Pegawai Negri Sipil

• perumusan bahan kebijakan teknis di bidang PPNS;
• pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang PPNS;
• pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang PPNS;
• pengelolaan data dan informasi di bidang PPNS;
• pengembangan peran serta masyarakat di bidang PPNS;
• pelaksanaan pembinaan PPNS di lingkungan pemerintah daerah;
• pengoordinasian PPNS di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan penindakan  terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
• pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan
• pelaksanaan proses litigasi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

1. 

Seksi Penyidikan dan Tindak Internal

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  koordinasi  dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
• menyusun rencana kegiatan penyelidikan dengan metode observasi, interview, surveilance, undercover dan penggunaan informan dalam rangka mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
• menyusun program kerja penyidikan dalam rangka proses litigasi terhadap seluruh dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai peraturan perundang- undangan;
• melakukan penanganan dan olah Tempat Kejadian Perkara yang diduga kuat terjadi tindak pidana pelanggaran peraturan daerah dengan melakukan penyegelan untuk kepentingan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
• melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga kuat melakukan tindakan pidana pelanggaran peraturan daerah untuk kepentingan  proses penyidikan sesuai peraturan perundang- undangan;
• melakukan pemanggilan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum sebagai tersangka, saksi atau saksi ahli terkait proses penyidikan;
• membuat resume dan berita acara pemeriksaan (tersangka, saksi dan saksi  ahli) untuk proses litigasi terkait  tindak  pidana pelanggaran peraturan daerah;
• menyerahkan berkas perkara, serah terima tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses litigasi terkait tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; dan
• menegakan disiplin, kode etik dan pengamanan tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja;
• melaksanakan  penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. 

Seksi Hubungan Antar Lembaga

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina,  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan dengan PD/UKPD dan/atau Instansi pemerintah/swasta lainnya terkait penyelesaian perkara pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan peraturan lainnya;
• menjalin koordinasi dengan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum yang lain yaitu Korwas PPNS, Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim (Criminal Justice System);
• menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan tugas PPNS di lingkungan pemerintah daerah;
• mengelola pengarsipan seluruh laporan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terkait dugaan tindakan pidana pelanggaran peraturan daerah;
• mengelola pengarsipan seluruh resume dan berita acara pemeriksaan (tersangka, saksi dan saksi ahli) terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
• mengelola pengarsipan berkas perkara terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
• mengelola penyimpanan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sebelum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses litigasi; dan
• melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri terkait penerbitan Surat  Penetapan Pengadilan Negeri perihal penggeledahan, penyitaan barang bukti dan pemusnahan barang bukti.