Bidang Perlindungan Masyarakat

• perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
• pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
• pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
• pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi pemerintah/swasta lainnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
• pengembangan   peran   serta masyarakat di bidang  perlindungan masyarakat;
• penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengerahan dan pengendalian Anggota Satlinmas, pengamanan protokol dan obyek vital serta bimbingan dan penyuluhan;
• pembinaan dan pendayagunaan Satlinmas dan potensi  masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengamanan, pengerahan dan pengendalian serta pemberian  bimbingan   dan penyuluhan;
• pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;
• pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pelaksanaan pemetaan daerah rawan gangguan sosial; dan
• pemberian fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber daya terhadap kegiatan penanggulangan bencana.

1. 

Seksi Pengerahan dan Pengendalian

• merumuskan bahan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan  koordinasi  dengan PD/UKPD  dan/atau  instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• mengembangkan peran serta masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
• melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan anggota Satlinmas;
• melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat sebagai bahan pada Seksi Data dan Informasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
• melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Polisi Pamong Praja  dalam  rangka perlindungan  masyarakat  dalam memberi dukungan menghadapi gangguan sosial dan/atau kegiatan penanggulangan bencana;
• meningkatkan sarana dan prasarana Anggota Satlinmas;
• menyiapkan,  mengatur, memfasilitasi,  dan mengoordinasikan kegiatan upacara HUT Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas; dan
• melaksanakan pendataan dan pemetaan titik lokasi rawan bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2. 

Seksi  Protokol dan Pengamanan  Obyek Vital

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• melaksanakan koordinasi, kerja sama fasilitasi dan/atau kemitraan dengan SKPD/UKPD dan/atau lnstansi pemerintah/swasta lainnya dalam pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;
• mengembangkan peran serta masyarakat di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
• menyusun program kerja penyelenggaraan pengamanan protokol dan obyek vital dalam rangka perlindungan masyarakat;
• menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengamanan acara protokoler dan pengamanan obyek vital; dan
• melaksanakan pendataan lokasi dan penyelenggaraan pengamanan objek vital di wilayah Provinsi DKI Jakarta.