Respon Penghapusan Honorer, Anggota Sat Pol PP Se-Sumsel Bakal Aksi di Jakarta
Menanggapi Surat Edaran (SE) tentang penghapusan honorer yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu, menuai reaksi para tenaga honorer terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Sumatera Selatan. Pasalnya, dalam SE tersebut secara tegas menyatakan bahwa tenaga honorer resmi dihapus dan tidak memberikan solusi yang berpihak terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun. "Saya akan perjuangkan Satpol PP. Kita akan demo ke Jakarta dan saya siap pimpin para praja 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan menggelar aksi ke Menpan,” tegas Kasat Pol PP Kabupaten Muara Enim M Musadeq MSi, saat menyampaikan sambutan rapat koordinasi dan silaturahmi anggota Satpol PP Non PNS se-Sumatera Selatan diruang rapat Beppeda Muara Enim, Sabtu (11/6/2022). Dalam rakor tersebut, turut hadir Sekretaris Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Dedi Harapan, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc dan Asisten II Pemkab Muara Enim H Riswandar SH MH serta perwakilan Satpol PP Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Menurut Musadeq, selain bersilaturahmi pertemuan ini juga merupakan konsolidasi menyatukan persepsi dan sikap atas terbitnya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang Penghapusan Honorer yang memang telah menimbulkan keresahan bagi seluruh Pegawai Non-PNS termasuk Satpol PP. Sebab dengan terbitnya keputusan tersebut, seluruh Satpol PP bingung dan resah atas masa depan mereka yang belum jelas. Jika dialihkan ke PPPK, Satpol PP tidak termasuk dalam jabatan fungsional sebagaimana tertuang dalam Perpres Jabatan Fungsional yang bisa diisi PPPK. Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana pengalihan status para Satpol PP ini. Karena keberadaan Satpol PP sangat dibutuhkan Pemda dalam menegakkan Perda dan membantu menjaga Kamtibmas. “Mereka ada yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara, ada anak dan istri. Kalau ada penghapusan honorer, mereka mau diapakan, sedangkan Pemda sangat membutuhkan,” tegas mantan Camat Gelumbang ini. Dirinya berharap, Asisten II dan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dapat memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer terutama Satuan Polisi Pamong Praja dan minta kepastian dari pemerintah tentang status tenaga honorer di Satpol-PP. Jika dihapuskan siapa yang akan menjalankan fungsi Perda. "Kita berharap ada solusi dan penegasan terkait nasib tenaga honorer tersebut, jangan dibiarkan nasib 390 anggota Satpol PP Muara Enim terkatung-katung karena akan membuat resah mereka," tambahya Belum lagi tenaga honorer Satpol PP di Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan tenaga honorer lainnya yang lebih banyak. Ditambahkan perwakilan Praja Sat Pol PP Musli, bahwa kami seluruh anggota Sat Pol PP mempertanyakan nasib kami. Sebab semenjak keluarnya surat dari Kemenpan RB tersebut nasib tidak menentu dan terancam akan diberhentikan. Padahal kami sudah mengabdi bertahun-tahun kepada negara, dan kami mempunyai tanggungan. Sepertinya tidak ada penghargaan pemerintah sama sekali terhadap nasib anggota Sat Pol PP. "Apakah kita siap ke Jakarta memperjuangkan nasib kita," tegas Musli yang langsung dijawab siap bergemuruh dan tepuk tangan oleh ratusan perwakilan Praja Sat Pol PP se-Sumsel. Sementara itu, Asisten Perekobang Pemkab Muara Enim, H Riswandar SH MH, terkait permasalahan tersebut bahwa dirinya bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc akan berkoordinasi ke Menpan-RB untuk mencari solusi yang terbaik. “Kita sama-sama kita berjuang. Semoga ada solusi dan jalan keluarnya,” ujar Riswandar Sumber: https://sumsel.tribunnews.com/2022/06/12/respon-penghapusan-honorer-anggota-sat-pol-pp-se-sumsel-bakal-aksi-di-jakarta?page=all